Anggaran RPTRA Terancam Dihapus

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan dihapusnya pengadaan lahan untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ( RPTRA). Dia tetap akan mengejar sisa RPTRA yang belum diresmikan.

"Saya kan sudah sampaikan, itu benaran atau disengaja kan gitu kan. Kalau sengaja ya gimana ya. Ini kan untuk pembebasan lahannya. Wali kota sudah siap dan saya sudah sampaikan bahwa pentingnya RPTRA sebagai panggung kampung sehat untuk berkumpulnya orang, itu loh ya. Ini yang kami lakukan dan ini yang sedang kami kejar yang RPTA yang tersisa, yang belum sempat diresmikan," kata Djarot saat ditanya tentang pembayaran honor supeltas di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Djarot, ada 106 RPTRA yang akan diresmikan pada Oktober 2017. "Apakah pemerintahan berikutnya masih membangun RPTA atau tidak ya tergantung beliau, ya dong," ujar Djarot.

Soal regulasi pembebasan lahan, bagaimana kewenangannya. "Wali kota tinggal tunjuk saja. Kalau perlu, kami bayar kan butuh anggaran untuk membayar itu, untuk mencari lahan-lahan permukiman padat yang dijual oleh warga. Kami bisa eksekusi untuk membayar," jawab Djarot.

Anggaran pengadaan lahan RPTRA dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Anggaran itu dihapus karena ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening.

source: detik