Taufik Sebut 8 Fraksi DPRD Tolak APBD "E-budgeting

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPRD telah menyatakan lebih memilih menggunakan kembali pagu anggaran 2014 untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini. Dengan demikian, kata dia, pengesahan RAPBD menjadi APBD tidak akan menggunakan peraturan daerah (perda), tetapi peraturan gubernur (pergub).
Taufik membantah pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa DPRD telah setuju menggunakan APBD dengan sistem e-budgeting. Menurut Taufik, satu-satunya fraksi di DPRD DKI yang setuju dengan sistem tersebut adalah Fraksi Partai Nasdem.

"Kita akan meneruskan keinginan Gubernur untuk menggunakan anggaran 2014. Kan Gubernur maunya pergub, ya kita luruskan," ujar dia, di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/3/2015).

Politisi Partai Gerindra itu berujar, keinginan mayoritas fraksi untuk menggunakan APBD 2014 di tahun ini telah sesuai dengan keinginan Ahok, sapaan Basuki, yang beberapa waktu lalu sempat berujar ingin menggunakan APBD 2014 sampai tahun 2019.

"Prinsipnya DKI tetap punya APBD. Solusi UU yang dipakai manakala tidak ada kesepahaman, maka gunakan pagu anggaran tertinggi tahun sebelumnya. Pak Ahok yang mau kan pakai pergub, kalau perlu sampai 2019. Ya kita ikuti saja maunya Gubernur. Jadi, tidak terlalu sulit buat kita berpikir," ujarnya.

source: kompas