Sandiaga Akui Pembatalan HGB Reklamasi untuk Penuhi Janji Kampanye

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan, salah satu Pemprov DKI meminta pembatalan sertifikat pulau reklamasi adalah untuk menuntaskan janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Janji yang dimaksud yakni menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ini janji kami yang kemarin masyarakat Jakarta sudah menitipkan amanah ini kepada kami, kami ingin tuntaskan," ujar Sandiaga di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Sebagai pemimpin, Sandiaga menyebut kebijakan dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan selalu berpedoman pada janji-janji kampanye yang diucapkan saat pilkada. Mereka berkomitmen untuk merealisasikan semua janji itu.

"Sebagai pemimpin kan diukur dari bagaimana kami istikamah, bagaimana kami commit terhadap apa yang pernah kami ucapkan. Satu kata, satu perbuatan," kata dia.

Dengan adanya permohonan pembatalan sertifikat pulau reklamasi, Sandiaga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan siap menghadapi semua konsekuensi hukum.

"Intinya kami hentikan reklamasi dan segala konsekuensi dalam menghentikan reklamasi itu harus kami realisasikan implementasinya," ucap Sandiaga.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menganggap persoalan sertifikat pulau reklamasi tak hanya dilihat dari persoalan hukum, melainkan juga dari sisi politiknya.

Yusril menilai, permintaan Gubernur Anies terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, erat kaitannya dengan persoalan politik.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi.

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), yakni Pemprov DKI.

Adapun, Pemprov DKI telah memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

source: kompas